gubernur dki jakarta joko widodo menyampaikan bahwa penandatanganan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (sptjm) untuk pencairan hibah pembangunan moda transportasi massal (mrt) daripada pemerintah pusat tak mau ditandatangani dengan dirinya.
tinggal bagi surat keputusan pelimpahan tanggungjawab. nanti yang akan tandatangan bisa sekretaris daerah (sekda) mampu kepala badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda), papar jokowi di balaikota dki jakarta, jumat.
pemilihan bagian internal pemerintah provinsi dki jakarta dijadikan penanggungjawab, berdasarkan jokowi, diselenggarakan untuk pengawasan lebih tidak sulit. lebih-lebih, kepala bappeda, sarwo handayani, juga merupakan salah Salah satu komisaris pt. mrt jakarta.
kalau saya kan ke kepala bapedda, kan kepala komisaris di sini, katanya.
Informasi Lainnya:
jokowi memastikan kiranya pengalihan tanggungjawab ini tak mau mengganggu proses peluncuran dan segera diselenggarakan.
sementara tersebut, wakil menteri keuangan, mahendra siregar menyebutkan bahwa duduk perkara soal penandatangan surat tersebut sudah dijelaskan sehingga bagian pemprov dki jakarta tak mesti khawatir.
ada beberapa peraturan dan sudah diperbaharui oleh karenanya mampu menjalankan bisnis supaya kita merevisi apa tatacara supaya merumuskan surat di atas itu, papar mahendra.
mahendra meneruskan bahwa peraturan dan berubah diharapkan tentu hendak disesuaikan dengan peraturan pemerintah juga peraturan menteri keuangan.
intinya, pak gubernur bisa menunjuk internal supaya merupakan penanggungjawab, ujarnya.