anggota ombudsman ri petrus b paduli menyatakan, penyelenggara negara juga pemerintahan berkewajiban menyerahkan pelayanan paling pas juga berkwalitas terhadap penduduk.
hal ini telah diamanatkan dalam uu nomor 25 tahun 2009 mengenai pelayanan publik. hakekatnya adalah kewajiban penyelenggara negara juga pemerintahan beri layanan paling pas bagi masyaakat. amanat lainnya, warga berhak mendapatkan layanan berkwalitas daripada penyelenggaran negara, katanya, pada manado, kamis.
dia menungkapkan, ombudsman dibuat pengawas layanan publik amat mengakibatkan supaya penyelenggara negara serta pemerintahan termasuk selama pemprov sulawesi utara juga kabupaten/kota agar memberikan pelayanan yang berkwalitas kepada masyarakat.
menurut dia, berkaitan melalui pemberikan pelayanan dan bagus juga berkwalitas harus memiliki standar pelayaan dan bisa mengakibatkan masyarakat mempunyai kepastian, indikator ini juga akan menjadi alat ukur terhadap ombudsman supaya menggarap pengawasan atau penilaian.
Informasi Lainnya:
dia menambahkan, banyak empat komponen atau zat yang mesti diselenggarakan penyelenggara negara dan pemerintahan ketika masyarakat menyewa layanan, pada antaranya prosedur, persyaratan, biaya, juga kapan pelayanan diselesaikan.
masyarakat mau hapal mengenai hal ini supaya mencari kepastian pelayanan. sebab tersebut mengenai hal ini mesti disajikan dan dipublikasikan terhadap penduduk, harapnya.
dia mengatakan, pemerintah akan tetapi menggodok pengelolaan pengaduan dijadikan amanat undang-undang dan pada waktu gampat ditempuh ingin dikeluarkan, sebab tersebut standar pelayanan menjadi bermanfaat serta harus dimulai dengan menyusun desain standar pelayanan, publikasi dan informasikan pada penduduk.
dia juga mengingatkan, apabila lalai melaksanakan standar pelayanan dan disusun dan dipublikasikan hendak terkena tuntutan ganti rugi.
sementara disusun aturan tentang mekanisme dan ketentuan pembayaran ganti rugi atas kesalahan serta kegagalan layanan umum, katanya.
ombudsman datang ke manado bersama dengan komisi pemberantasan korupsi serta kemenpan-rb mengenai melalui pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi.